Berdasarkan hasil pemikiran, diskusi, dan masukan dari setiap komisi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Seminar Nasional Ikatan Program Studi Tadris Bahasa Indonesia (IPTABI) PTKI 2026 dengan tema "Peningkatan Kompetensi Dosen melalui Diplomasi Bahasa", IPTABI menyampaikan dua rekomendasi sebagai berikut.

1. Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Jurnal Internasional untuk Penetapan Angka Kredit (PAK)

   Ketentuan mengenai jurnal internasional untuk keperluan penetapan angka kredit dosen diatur dalam dua pedoman, yaitu Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen (PO PAK) Tahun 2019, Bagian 5.3.3 tentang Pelaksanaan Penelitian, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Petunjuk Operasional Beban Kerja Dosen (PO BKD), khususnya Sub-unsur Pelaksanaan Penelitian. Kedua pedoman tersebut menjadi acuan dalam menilai kualitas jurnal internasional untuk pemenuhan kewajiban khusus jabatan fungsional dan syarat khusus kenaikan jabatan akademik dosen. Berdasarkan PO PAK 2019 butir 11, jurnal internasional dinyatakan berkualitas apabila memenuhi sebelas kriteria sebagai berikut.

   1. Karya ilmiah ditulis sesuai dengan kaidah ilmiah dan etika akademik;
   2. Memiliki ISSN;
   3. Ditulis dalam salah satu bahasa resmi PBB, yaitu Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Cina;
   4. Memiliki versi daring;
   5. Memiliki dewan redaksi yang terdiri atas pakar yang berasal dari sekurang-kurangnya empat negara;
   6. Penulis artikel dalam setiap nomor terbitan berasal dari sekurang-kurangnya dua negara;
   7. Alamat jurnal dapat ditelusuri secara daring;
   8. Susunan dewan redaksi dapat ditelusuri secara daring dan konsisten antara edisi satu dengan edisi yang lain;
   9. Proses telaah sejawat dilaksanakan dengan baik dan benar;
   10. Jumlah dan format artikel pada setiap terbitan konsisten; dan
   11. Jurnal tidak pernah dinyatakan tidak bereputasi atau meragukan oleh Ditjen Dikti.

   Sebelas kriteria tersebut, dengan substansi yang sama, juga tercantum dalam Kepdirjen Dikti Nomor 12/E/KPT/2021 tentang PO BKD.

   Rekomendasi

   Dari keseluruhan kriteria tersebut, persoalan utama terletak pada kriteria bahasa, yaitu butir (c) yang mensyaratkan penulisan dalam salah satu bahasa resmi PBB. Kriteria ini secara langsung mengecualikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar jurnal internasional dalam konteks penilaian angka kredit dosen di Indonesia.

   Kriteria lainnya, mulai dari kaidah ilmiah dan etika akademik hingga indikator reputasi jurnal, tidak berkaitan dengan bahasa pengantar. Artinya, bahasa Indonesia secara substantif tidak menghalangi pemenuhan kriteria-kriteria tersebut. Hambatan utamanya semata-mata bersifat regulatif, bukan akademis.

   Persoalan tersebut semakin penting mengingat bahasa Indonesia telah memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO sejak November 2023, yang menjadikannya bahasa berpengaruh di tingkat global. Pengakuan ini membuka peluang nyata untuk menempatkan bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa-bahasa internasional lainnya, termasuk dalam wacana akademis global.

   Atas dasar pertimbangan tersebut, IPTABI merekomendasikan agar kementerian dan lembaga terkait meninjau ulang kriteria bahasa dalam ketentuan jurnal internasional untuk PAK dengan memasukkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar yang diakui dalam jurnal internasional bereputasi, sejalan dengan status bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi UNESCO.

2. Pendirian Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah (Bahasa Madura)

   Bahasa daerah merupakan kekayaan budaya bangsa yang dilindungi oleh negara. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah. Kewajiban ini menempatkan pelestarian bahasa daerah sebagai tanggung jawab institusional, bukan sekadar upaya kultural.

   Bahasa Madura memiliki jumlah penutur yang besar dan didukung oleh perangkat kebahasaan yang relatif lengkap. Meskipun demikian, pewarisan bahasa Madura kepada generasi muda masih menghadapi tantangan struktural yang memerlukan intervensi sistemik, salah satunya melalui penyediaan tenaga pendidik yang terlatih secara akademis.

   Rakornas dan Seminar Nasional IPTABI 2026 di Pamekasan, yang diikuti oleh 80 peserta dari berbagai perguruan tinggi, mendiskusikan perlunya pembukaan Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah (Bahasa Madura), khususnya di UIN Madura.

   UIN Madura memiliki posisi strategis untuk memulai persiapan tersebut karena berada di pusat ruang sosial dan budaya Madura, telah memiliki ekosistem program studi kebahasaan, yaitu Tadris Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Arab, dan Tadris Bahasa Inggris, serta telah menunjukkan kapasitas jejaring nasional melalui kolaborasi dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai tuan rumah Rakornas ini.

   Namun, nomenklatur "Bahasa Madura" belum tercantum secara eksplisit dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 96/B/KPT/2025 tentang nama program studi. Oleh karena itu, persiapannya perlu dilakukan secara bertahap dan berbasis bukti, bukan mendahului kepastian regulasi. Sehubungan dengan hal tersebut, IPTABI merekomendasikan hal-hal sebagai berikut.

   • Kementerian dan lembaga terkait perlu membuka ruang konsultasi serta menetapkan kebijakan yang memungkinkan klarifikasi mengenai nomenklatur, rumpun ilmu, jalur perizinan pada perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi keagamaan Islam, serta mekanisme akreditasi bagi pendirian Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah (Bahasa Madura), khususnya di wilayah berpenutur bahasa Madura.
   • UIN Madura, didukung oleh PTKI dan program studi Tadris Bahasa Indonesia yang memiliki kesiapan, perlu menyusun naskah akademik dan studi kelayakan berbasis data yang mencakup kebutuhan guru dan tenaga profesional, minat calon mahasiswa, pengguna lulusan, pembeda keilmuan, kurikulum berbasis capaian pembelajaran lulusan, kesiapan dosen, serta sarana dan prasarana pembelajaran.
   • IPTABI perlu membentuk kelompok kerja atau menunjuk mitra pendamping akademik dari program studi anggota untuk menelaah rancangan kurikulum, profil lulusan, dan kebutuhan dosen serta memfasilitasi kolaborasi dengan pemerintah daerah, Balai Bahasa, komunitas kemaduraan, dan lembaga lain yang berperan dalam perlindungan bahasa daerah.
   • Kehadiran program studi ini perlu dirancang selaras dengan penguatan bahasa Indonesia. Dukungan tersebut bersifat akademik dan organisatoris serta tidak menggantikan kewenangan pemerintah dalam pemberian izin. Oleh karena itu, penerimaan mahasiswa baru hanya dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan mutu, sumber daya, dan akreditasi minimum dinyatakan terpenuhi. Dalam kerangka tersebut, bahasa daerah berperan sebagai penopang identitas dan kearifan lokal, sedangkan bahasa Indonesia tetap berfungsi sebagai bahasa pemersatu bangsa.